PERAN NOTARIS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK WITH HOLDING SYSTEM

Suatu Negara membutuhkan pendapatan yang dapat dipergunakan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pajak. Sesuai dengan Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, diatur bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak tidak akan pernah terpisah dari kegiatan masyarakat, karena pajak dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah dan nantinya pemerintah akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUP, yang disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis “ Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Withholding System “, maka penulis akan meneliti mengenai Notaris yang menjadi pihak ketiga dalam Sistem Pemungutan Pajak With Holding. With Holding system merupakan salah satu dari tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, yang artinya adalah sistem pemungutan pajak yang menggunakan pihak ketiga selain pejabat pajak maupun wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sedangkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik. Dalam kenyataannya Notaris seringkali membantu kliennya dalam hal menghitung dan membayarkan pajak milik kliennya, agar klien merasa nyaman dan dapat terjalin hubungan yang baik dengan Notaris. Menurut penulis, dalam hal ini Notaris dapat diposisikan sebagai pihak ketiga dalam pemungutan pajak With Holding System tersebut, karena Notaris bukanlah fiskus ataupun wajib pajak itu sendiri