PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG KONSINYASI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis dan pola konsumsi masyarakat, begitu juga berkembangnya sistem pembayaran yang memudahkan untuk bertransaksi di dunia bisnis, diantaranya terdapat sistem pembayaran secara tunai, angsuran, dan konsinyasi. Konsinyasi dalam praktek merupakan perjanjian titip jual dengan pembayaran dilakukan setelah barang terjual. Barang yang diserahkan untuk dikonsinyasikan berupa Barang Kena Pajak (BKP), diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Maksud penyusunan tesis ini, fokus pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) secara konsinyasi yang dibebani pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan Conseptual Approach (pendekatan konseptual). Rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang konsinyasi dengan menitik beratkan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang seketika itu lahir hutang pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai, serta tanggung jawab pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas barang konsinyasi yang berada ditangan penjual/pemilik barang konsinyasi dan bukan menjadi tanggung jawab pembeli/penerima penyerahan barang konsinyasi, sedangkan pembeli/penerima penyerahan barang konsinyasi bertindak sebagai penanggung beban Pajak Pertambahan Nilai