PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL

Kebijakan pertanahan untuk tanah bagi rumah tinggal yang dituangkan dalam keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan manusia selain pangan, sehubungan dengan hal itu untuk menjamin kepemilikan rumah tinggal bagi warganegara Indonesia, maka perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal itu berdiri, dengan jalan memberikannya dengan hak milik atas tanah yang semula tanah Hak guna bangunan atau Hak pakai, baik yang masih berlaku maupun yang telah habis masa berlakunya. Pada dasarnya Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas tanah Negara atau tanah Hak pengelolaan diberikan berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, untuk peningkatan Hak Guna Bangunan yang berasal tanah Negara menjadi Hak Milik pemegang Hak Guna Bangunan harus membayar uang pemasukan kepada Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk peningkatan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik menambah persyaratan adanya rekomendasi dari pemegang hak Pengelolaan dan untuk mendapatkan rekomendasi pemegang Hak Guna Bangunan harus membayar biaya yang selama ini belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus