KONFLIK PERTANAHAN DALAM MEMPEREBUTKAN HAK GUNA USAHA TANAH PT. SUMBER SARI PETUNG KABUPATEN KEDIRI

Konflik pada bidang perkebunan rakyat di tanah air akhir-akhir ini sering muncul. Beragam faktor yang menjadi pemicu permasalahannya yang makin lama makin berkembang dan melebar. Hal utama yang menjadi awal permasalahan umumnya berupa gangguan usaha, yang secara khusus pada masalah perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha). PT. Sumbersari Petung di Kabupaten Kediri mengalami konflik dengan pemerintah dan rakyat disaat akan memperpanjang HGU nya yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1999. Dalam rangka mendeskrisipsikan dan menganalisa konflik perpanjangan HGU tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisa kronologis, para pihak yang terlibat serta berlarut-larutnya konflik yang tidak kunjung selesai dengan menganalisa melalui metode analisis pragmatis serta pemetaan konflik bardasar teori Wehr dan Bartos. Dengan alasan bahwa PT.SSP tidak mengelola dengan baik dan justru disewakan kepada pihak ketiga, warga menghendaki agar HGU atas nama PT SSP dicabut dan diredistribusi atas nama warga masyarakat. Setelah melalui proses administratif kemudian pemerintah menindaklanjuti keinginan warga masyarakat dengan terbitnya HGU no 66/HGU/BPN/2000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati 363 tahun 2001. Merasa mengelola perkebunan dengan baik, PT.SSP menempuh jalur hukum dan dimenangkan oleh MA atas gugatannya terhadap BPN Pusat. Saat putusan ini diperintahkan untuk dilaksanakan, terjadi tarik-menarik kepentingan. Karena dengan menjalankan perintah MA berarti Pemerintah akan terkesan tidak konsisten dengan kebijakan yang terdahulu sementara apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, BPN akan dianggap tidak taat hukum. Ketidakpastian hukum hak atas tanah Perkebunan Sumbersari Petung, menimbulkan persepsi yang berbeda antara PT.SSP dan warga masyarakat, sehingga konflik menjadi agenda tahunan menjelang panen dan menjadi sumber konflik laten bagi Perkebunan Sumber sari petung.Tidak adanya win-win solution dalam penyelesaian ini kemudian mengantar pihak-pihak yang terlibat kedalam konflik yang berkepanjanngan dan belum ada penyelesaian hingga sekarang. Akhirnya dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pertama keputusan prematur yang dimaksudkan untuk meredam konflik justru dapat menjadi sumber konflik yang baru yang lebih sulit untuk diselesaikan. Dan kedua Peran pemerintah dalam konflik pertanahan adalah sangat besar karena kewenangan penentuan penggunaan hak atas tanah adalah berada ditangan negara