AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menyebabkan banyaknya perkawinan campuran merambah seluruh pelosok Tanah Air. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warganegaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda, maka apabila anak tersebut menentukan untuk memilih menjadi warga negara asing, dalam waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat