KEDUDUKAN NOTARIS YANG MENJADI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA

Notaris sebagai suatu jabatan (ambt) mempunyai wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai unifikasi hukum pengaturan notaris, maka wewenang notaris telah terjadi unifikasi, yaitu tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada kewenangan notaris dan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya sebagai akibat dari adanya status tersangka dan terdakwa yang dilekatkan kepada notaris, yang dikarenakan adanya suatu tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan notaris setelah menjadi tersangka dan terdakwa dalam menjalankan jabatannya dan apakah akan terjadi perubahan-perubahan atas kewenangan yang dimiliki notaris atau status tersangka dan terdakwa tidak berpengaruh terhadap kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya