AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

Perkembangan lembaga perbankan Islam semakin pesat. Bahkan banyak bank konvensional yang membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank konvensional, perbedaannya terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada syariah. Bank syariah mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, dan dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien pada tempat yang menguntungkan, maka dalam hal ini bank syariah mampu menghadapi persaingan pasar dan memperoleh laba. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam 4 (empat) akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah dan al-musaqah. Namun prinsip yang paling banyak digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah, salah satu pihak (shahibul maal) menyerahkan hartanya kepada pihak lain (mudharib). Dengan harta tersebut, si pengelola dana (mudharib) akan melakukan kegiatan guna mengelola dana tersebut. Dan apabila memperoleh keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik dana (shahibul maal) dengan catatan kerugian tersebut bukan karena kelalaian/kesengajaan dari pihak pengelola dana (mudharib). Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil didasarkan atas akad atau perjanjian pemberian pembiayaan. Dalam pelaksanaan akad mudharabah pada bank syariah, tidak dapat dihindari seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran diantaranya yang berkaitan dengan kelancaran pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan oleh pengelola dana. Namun dengan pelaporan dan pengawasan yang menyeluruh dari pihak bank maka hal tersebut dapat diminimalisir. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun terdapat kemungkinan nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur, atau lalai dan kesalahan yang disengaja sehingga tidak menutup kemungkinan muncul berbagai permasalahan yang potensial dalam praktik perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Penyebab umum terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor ketidak pastian mengenai apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, antara lain risiko bisnis, kegagalan dalam mengelola usaha, kondisi politik, kebijakan pemerintah, itikad nasabah yang kurang baik. Sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melalui evaluasi ulang, musyawarah, proses revitalisasi, penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama, penghapusan pembiayaan, dan permohonan kepailitan