PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM RANGKA PENYESUAIAN TATA KELOLA MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Pada tanggal 16 Januari 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965, selanjutnya disebut UU BHP. UU BHP disusun untuk menjalankan amanat dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 yang Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas, Pada pasal 53 Ayat (1) mengharuskan penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan, selanjutnya disingkat BHP. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas, pengaturan mengenai BHP harus diatur dengan undang-undang tersendiri. UU BHP ini merupakan upaya mereformasi bidang pendidikan, dimana undang-undang ini secara konseptual bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, diharapkan disini masyarakat memiliki peran dan kontrol terhadap pendidikan, dengan terlibat langsung secara aktif dalam sebuah proses kelangsungan pendidikan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 menyatakan bahwa yayasan pendidikan tinggi yang telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal sebelum berlakunya UU BHP akan diakui sebagai BHP Penyelenggara dan harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai dengan UU BHP. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan pendidikan tinggi dalam rangka penyesuaian tata kelola menurut UU BHP, serta akibat hukum dari penyesuaian tersebut terhadap yayasan pendidikan tinggi. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya