PERUBAHAN PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, akibat perubahan perjanjian perkawinan, maka perubahan perjanjian perkawinan perlu melibatkan pihak ketiga yang selama ini terikat dalam suatu hubungan hukum. Perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung memang diperkenankan oleh ketentuan pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Di dalam tesis ini permasalahannya difokuskan perubahan perjanjian perkawinan dan perlindungannya terhadap pihak ketiga. Sedangkan sasaran dalam penyusunan tesis ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak hanya didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, melainkan juga adanya persetujuan dari pihak ketiga agar dengan adanya perubahan perjanjian perkawinan tersebut pihak ketiga tidak dirugikan. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya