PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP NOTARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang Notaris, tidak jarang Notaris tersangkut dengan proses peradilan, entah menjadi saksi, tersangka, atau bahkan sebagai turut tergugat. Dalam hal seorang Notaris terkait dengan proses peradilan, UUJN sudah memberikan mekanisme khusus, yaitu sebelum memanggil Notaris untuk hadir, atau emngambil minuta aktanya maka pihak-pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal ini dipahami karena memang dunia Notaris tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam. Dalam praktek seringkali ada kesimpangsiuran dalam mekanisme ini. Seringkali Notaris dipanggil tanpa melalui mekanisme yang benar.disamping itu juga seringkali ada pemahaman yang keliru mengenai keberadaan hak ingkar Notaris dalam proses peradilan, dimana seharusnya hak ingkar Notaris akan berdiri sendiri, penggunaanya tidak tergantung pada persetujuan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada mutlaknya ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam proses peradilan terhadap Notaris, dan juga memfokuskan pada posisi dari persetujuan Majelis Pengawas Daerah tersebut jika disandingkan dengan hak ingkar seorang Notaris. Dan sasaran dalam penyusunan tesis ini adalah instansi mana saja yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap Notaris, agar proses pemanggilan Notaris tidak lagi menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur, sehingga sesuai dengan mekanisme pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya