Sebagai dasar pemikiran, pembuatan ikatan jual beli hak atas tanah adalah suatu akta notariil yang bersifat perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan. Karena pada saat ikatan jual beli tanah telah dilaksanakan antara para pihak maka telah lahir hak dan kewajiban terhadap pihak- pihak yang membuat ikatan jual beli tanah tersebut. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pada pokoknya ikatan jual beli tanah dibuat karena masyarakat melakukan perbuatan hukum yang tujuan akhir dari perbuatan hukum ini adalah peralihan hak milik atas tanah yang belum memenuhi syarat- syarat f...
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
ABSTRAK Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di ...
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notaris dalam praktek Notaris merupakan p...
Penyerahan barang sebagai jaminan utang, dibuat pula akta PPJB, Kuasa Menjual dan Akta Pengosongan t...
Perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penjaminan tan...
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah terobosan hukum yang lahir karena kebutuhan masyar...
ABSTRAKSI Di dalam jual-beli khususnya jual-beli benda tidak bergerak (tanah, rumah dan lain-lain), ...
Pada dasarnya berbuat jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentinan pihak yang ter...
Beralihnya hak milik atas tanah yang diperoleh dengan cara jual beli terjadi dan sah apabila telah d...
ABSTRAK Keabsahan akan jual beli yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No. ...
Peralihan hak atas tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan pada dasarnya tidak diperbolehka...
Peralihan hak atas tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan pada dasarnya tidak diperbolehka...
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah merupakan perjanjian pendahuluan, isinya mengenai jua...
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
ABSTRAK Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di ...
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notaris dalam praktek Notaris merupakan p...
Penyerahan barang sebagai jaminan utang, dibuat pula akta PPJB, Kuasa Menjual dan Akta Pengosongan t...
Perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penjaminan tan...
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah terobosan hukum yang lahir karena kebutuhan masyar...
ABSTRAKSI Di dalam jual-beli khususnya jual-beli benda tidak bergerak (tanah, rumah dan lain-lain), ...
Pada dasarnya berbuat jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentinan pihak yang ter...
Beralihnya hak milik atas tanah yang diperoleh dengan cara jual beli terjadi dan sah apabila telah d...
ABSTRAK Keabsahan akan jual beli yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No. ...
Peralihan hak atas tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan pada dasarnya tidak diperbolehka...
Peralihan hak atas tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan pada dasarnya tidak diperbolehka...
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah merupakan perjanjian pendahuluan, isinya mengenai jua...
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...