PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DARI REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM

Perolehan hak atas tanah dari redistribusi tanah negara obyek landreform adalah pemberian hak yang diwujudkan dalam penetapan pemerintah. Pemberian hak yang terlebih dahulu dengan ditegaskan dengan Surat Keputusan Penegasan atas obyek landreform, yang selanjutnya barulah diterbitkannya Surat Keputusan terhadap kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. Dengan Surat Keputusan redistribusi tanah inilah yang dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah ke kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk dimohonkan dan diterbitkan sertipikat hak milik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat Keputusan redistribusi tanah negara obyek landreform yang telah diterima oleh penerima manfaat ( petani penggarap ) atas hak milik atas tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum dipenuhinya kewajibannya untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut sampai memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat. Peralihan hak milik sebelum dipenuhinya kewajiban tersebut dapat dilakukan sepanjang adanya ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang memiliki alasan tertentu bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk : ( 1 ) tanah tersebut masuk dalam proyek – proyek kepentingan umum, ( 2 ) penerima manfaat ( petani penggarap ) membutuhkan dana untuk kepentingannya secara pribadi yang sangat mendesak, ( 3 ) penerima manfaat ( petani penggarap ) meninggalkan tempat domisili / tempat lokasi tanah yang tidak memungkinkan lagi untuk mengusahakan tanah pertaniannya tersebut, seperti mengikuti program transmigrasi