PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Tujuan Penelitian : (1). Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta warisan menurut hukum Adat Besemah di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat Besemahdi Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur berhubungan dengan hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian empiris kualitatif. Hasil Penelitian penulis yaitu : (1). Perkembangan hukum waris pada masyarakat Adat Besemah, dapat dilihat dari pembagian warisan bahwa sebelumnya yang mendapat warisan hanya kepada anak laki-laki dengan pemegang kekuasaan penuh terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris oleh anak laki-laki tertua (sistem Patrilineal). Dengan perkembangan zaman, maka pada sebagian masyarakat Adat Besemah, pihak perempuan juga mendapatkan warisan dengan tuntutan untuk dipersamakan hak dan kedudukannya dengan laki-laki. (2). Hukum pembagian warisan pada masyarakat Adat Besemah di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur memiliki ketentuan tersendiri, yakni bagian atau porsi harta warisan anak laki-laki tertua atau lebih besar atau yang didukkan sebagai peran anak laki-laki tertua atau, dan ahli waris yang lainnya mendapatkan bagian atau porsi yang sama. Tentunya perihal tersebut berbeda dengan teks ayat kewarisan di dalam al-Qur’an (Q.S. an�Nisaa (4):11). Akan tetapi masyarakat Adat Besemah di Kecamatan Kaur Utara juga mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fiqhi karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, Sehingga dalam hukum Islam kategori fiqhi bahwa pembagian harta warisan Masyarakat Adat Besemah di Kecamatan Kaur Utara tidak bertentangan dengan subtansi dalam syariat Islam, maka hal demikian di bolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudhoratan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika ahli waris bersapakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang bukan haknya sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur’an