KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Konsep penyelenggaraan badan layanan umum dapat diterapkan pada perguruan tinggi negeri. Untuk dapat menjalankan pengelolaan perguruan tinggi negeri�badan layanan umum diperlukan pegawai sebagai sumber daya manusia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, membagi Pegawai ASN menjadi PNS dan PPPK. Dengan pembagian tersebut, adanya perbedaan pengaturan hak antara PNS dan PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum ditinjau dari Hukum Posistif Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)