KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang pengaturan kewajiban notaris dalam menjalankan pemberian jasa hukum pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penjatuhan sanksi apabila Notaris tidak menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penelurusuran online (internet) dan offline (buku-buku, skripsi, karya ilmiah, dan jurnal). Bersadarkan hasil penelitian ini diketahui: (1) latar belakang pengaturan kewajiban Notaris dalam pemberian Jasa Hukum Pendirian Perseroan Terbatas bagi UMKM adalah Notaris sebagai Pejabat Umum ikut membantu mengwujudkan kemajuan ekonomi Indonesia menjadi salah satu faktor bagi Notaris dalam membantu pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah di buat. (2) Mekanisme penjatuhan sanksi pada notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas menerima laporan pelanggaran dan akan menyelenggarakan sidang. Hasil sidang di sampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan memanggil notaris yang melakukan pelanggaran