PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PENERIMA RUMAH SUBDSIDI DI KOTA BENGKULU

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya ketidakpatuhan masyarakat dalam menerima bantuan perumahan subsidi di Kota Bengkulu mengenai pelanggaran sanksi yang terjadi dalam penerima bantuan subsidi di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Pelaksanaan dalam penegakan sanksi adiminstrasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Subsidi yang berjumlah 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) nasabah dan memeliki unit perumahan yang dikembangkan oleh 3 (Tiga) PT di Kota Bengkulu dari hasil pengawasan yang dilakukan ditemukan 6 (Enam) nasabah yang melakukan pelanggaran dalam pemnfaatan rumah subsidi. (2) Bahwa faktor penghambat dalam penjatuan sanksi terhadap konsumen pihak bank mengalami kesulitan karena tidak adanya konfirmasi dalam melakukan sidak atas pelanggaran terhadap melakukan pemanfaatan rumah subsidi tersebut dengan kata lain, dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan rumah subsidi tidak adanya rekomendasi pihak PUPR kepada pihak Bank adanya kurangnya terjalin pelaksanaan antara pihak pemerintah kepada pihak Bank dan Surat Teguran sebagai Himbauan yang merupakan tindakan masyarakat yang tidak memiliki mengetahui adanya sanksi tersebut dan tidak adanya kepatuhan hukum