Pertanggungjawaban Pidana terhadap WHA atas Tindakan Menempatkan TKI ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah perbuatan WHA yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang seharusnya ditempatkan pada PT. KPFT namun pada kenyataannya tenaga kerja Indonesia tersebut dipekerjakan di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja di PT. MB, dapat dianggap tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tindakan WHA selaku Direktur PT. SSS terbukti secara sah melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa memiliki dokumen yang lengkap dan benar, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu berdasarkan pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri