Perbudakan terhadap Warga Negara Asing di Libya Ditinjau dari Statuta Roma 1998

Skripsi ini membahas tentang Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internsional terhadap negara yang belum meratifiksi Statuta Roma 1998. Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia kerap kali terjadi dan tidak ditindak lanjuti di negara dimana kejahatan itu terjadi. Seperti yang ditemukan di Libya, yaitu adanya kejahatan perbudakan. Perbudakan sendiri telah diatur di Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery 1926 dan telah diratifikasi oleh Libya, meski begitu Libya tidak melalukan upaya untuk menghentikan perbudakan yang terjadi di wilayah teritorialnya, maupun mengadili para pelaku kejahatan perbudakan tersebut, sehingga Libya dianggap unable dan unwilling dalam mengadili kasus tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, dengan bahan hukum yang ada masalah dikaji melalui statute approach, conceptual approach dan case approach untuk mencapai hasil. Hasil dari pengkajian skripsi ini menunjukan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili para individu pelaku kejahatan perbudakan yang terjadi di Libya karena Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 (2011) menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat didalam Statuta Roma 1998