Pengembalian Barang Bukti yang Digunakan pada Perkara Illegal Logging Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa banyak terjadi tindak pidana illegal logging pada hutan yang ada di Indonesia. Illegal loging merupakan tindak pidana kehutanan yang sering terjadi di Indonesia yang mana dalam penegakan hukumnya juga sering terjadi masalah. Salah satunya ialah dalam hal status barang bukti alat angkut yang digunakan untuk tindak pidana kehutanan, dalam kasus ini SU, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengangkut hasil hutan milik PA yang dibeli secara tidak sah menggunakan alat angkut berupa mobil Pick Up yang ia pinjam dari BS dikembalikan oleh Pengadilan. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengembalian barang bukti yang digunakan dalam perkara illegal logging dapat dibenarkan. Pengembalian barang bukti sebenarnya telah melanggar pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat bukti termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. Sehingga pengembalian barang bukti alat angkut tidak dapat dibenarkan