Tanggung Gugat PT Rayon Utama Makmur Akibat Pengelolaan Limbah Industri yang Mengandung Gas Beracun Hidrogen Sulfida (H2S) Secara Tindak Manksimal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan produksi pabrik atau perusahaan dapat mengandung suatu zat, energi dan/atau komponen lain yang dapat memberikan efek negatif bagi lingkungan hidup maupun bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya atau yang dikenal dengan limbah B3. Oleh karena itu, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukan sehingga limbah B3 tersebut tidak berdampak bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Bermula pada bulan Oktober tahun 2017, warga di Desa Celep, Gupit, Pengkol, dan Plesan, Kecamatan Ngunter, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah mencium bau busuk yang mengakibatkan warga mengalami mual, pusing, dan muntah. Berdasarkan hasil survery lapangan untuk limbah gas yang dilakukan oleh Tim Independen Muhammadiyah pada Kamis, 8 Februari 2018, diketahui bahwa pengolahan limbah gas dari proses produksi di PT Rayon Utama Makmur belum mampu mereduksi kandungan gas hidrogen sulfida/H2S sehingga berdampak pada masyarakat di sekitar pabrik. Gas Hidrogen Sulfida/H2S sendiri merupakan limbah B3 kategori 1 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tanggung jawab mutlak / strict liability dalam hal tindakan, usaha dan/atau kegiatan seseorang berkaitan dengan Limbah B3. Sehingga, PT Rayon Utama Makmur seharusnya bertanggung gugat atau bertanggung jawab secara mutlak terkait limbah industri yang dihasilkannya