Tindakan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia yang Mengintimidasi Anggota Dalam Aksi Unjuk Rasa dengan Mogok Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah tindakan intimidasi pengurus Serikat Pekerja Indonesia dalam aksi unjuk rasa dengan mogok kerja terhadap anggota dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut : AB dan AH dalam FSPBI diangkat sebagai pengurus, pada bulan Januari 2013 mengadakan rapat dengan para anggota FSPBI. AB dan AH dalam rapat anggota tersebut mengajak seluruh anggota FSPBI untuk melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. PG dengan disertai ancaman atau intimidasi dengan kata-kata antara lain : Para buruh diwajibkan ikut dalam aksi unjuk rasa dengan mogok kerja atau unjuk rasa dan apabila tidak ikut maka dikenakan sanksi tidak dibantu oleh pengurus FSPBI. Pada tanggal 3 Januari 2013, AB dan AH bersama-sama dengan seluruh anggota FSPBI, kurang lebih 200 orang buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pos utama PT. PG di Pabrik Dua dan Pabrik Tiga, di Jalan Gubernur Suryo, Gresik. Tindakan AB dan AH tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 43 Jo Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2000, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (Satu) Tahun dan paling lama 5 (Lima) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah