Alternatif Kebijakan Pengelolaan Guru Pendidikan Agama pada Sekolah

Penelitian ini memberikan beberapa alternatif tentang kebijakan pengelolaan guru pendidikan agama Islam pada sekolah; pertama, kewenangan pengangkatan dan pembinaan GPAI pada sekolah menjadi tanggungjawab bersama antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan pembinaan substansi merupakan kewenangan Kementerian Agama, sementara pembinaan administrasi, pengembangan karier, tunjangan kesejahteraan dan penilaian DP3 tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Kedua, kewenangan pengangkatan dan pembinaan GPAI pada sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Ketiga, kewenangan pengangkatan GPAI pada sekolah menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah Daerah sedangkan pembinaan substansi tetap menjadi tanggungjawab Kementerian Agama dan pembinaan administrasi, pengembangan karier, tunjangan kesejahteraan dan penilaian DP3 tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut membutuhkan landasan hukum dan tata kerja yang jelas, baik dalam pengangkatan maupun pembinaannya