Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil dalam akad mudharabah : studi kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pada dasarnya tenis mudharabah dalam teori perbankan syaiah tidak sepenuhnya sama dengan teori-teori mudharabah sesungguhnya. Dalam teori mudharabah pembiayaan digunakan sebagai tambahan modal kerja dan bagi hasil diambil dari keuntungan atau kelebihan modal kerja bukan dari prosentase jumlah pinjaman. Akan tetapi yang terjadi di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora pembiayaan mudharabah digunakan untuk hal yang konsumtif juga produktif dan bagi hasil di ambil dari prosentse jumlah pinjaman. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut bagaimana praktek pelaksanaan bagi hasil dalam akad mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora dan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek bagi hasil dalam akad mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah. Di tinjau dari segi hukum penelitian ini merupakan penelitian normative-empiris, yaitu peenelitian dengan pendekatan yang melihat dengan kenyataan hukum dimasyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan beberapa anggota yang ada di KSPSS BMT NU Sejahtera Cabang Blora dan dokumentasi. Sedangkan untuk data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka al-Quran, al-Hadits, buku-buku. Metode Anlisis penelitian ini adalah teknik analisi deskriptif (mengambarkan secara jelas apa yang telah diteliti dan kemudian diambil kesimpulan). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktek Bagi Hasil di KSPPS BMT NU Sejahtera dalam akad pembiayaan mudharabah belum sesuai dengan fatwa DSN, adapun peraturan Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Blora yaitu 1,4% diambil dari prosentase jumlah pinjaman bukan dari keuntungan