Perjanjian surrogate mother/sewa rahim dan pengaruhnya terhadap status anak yang dilahirkan

Majunya perkembangan jaman membuat segala hal dapat berkembang, termasuk dalam bidang kedokteraan yang sangatlah berkembang terkhusus dalam reproduksi buatan. Sering kita ketahui bahwa reproduksi buatan merupakan bayi tabung, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir muncul surrogate mother/sewa rahim. Bahwa surrogate mother merupakan salah satu teknik bayi tabung (fertilisasi in vitro) yaitu proses bertemu sperma dan ovum di luar rahim melainkan menggunakan tabung. Benih tersebut harus berasal dari pasanggan suami istri tersebut dan kemudian di masukan dalam rahim wanita lain (ibu penganti). Setelah anak tersebut lahir wanita lain (ibu penganti) tersebut berkewajiban memberikan anak tersebut kepada pasangan suami isteri yang memesan dengan perjanjian yang disepakati. Dalam penelitian penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian surrogate mother/sewa rahim dan bagaimana status hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother/sewa rahim. Dalam penelitian merupakan jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang (law in books). Dengan menunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan bahan hukum yang digunakan seperti, bahan hukum primer meliputi UU Kesehatan, UU Perkawinan dan peraturan-perundangan lain, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat, dan bahan-bahan nonhukum meliputi ilmu biologi, kedokteraan atau reproduksi yang masih yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi suatu alat pengumpulan berupa data tertulis dan analisisnya menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian tentang keabsahan perjanjian surrogate mother/sewa rahim, perjanjian tersebut tidak sah dikarena berdasarkan syarat keempat dalam hal sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dikarenakan “adanya sebab yang halal” yang membuat perjanjian tersebut mengakibatkan batal demi hukum. Sedangkan untuk syarat pertama, kedua, dan dapat terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tidak sah juga disebabkan karena bertentangan perundang-undang yang ada, kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian. Sedangkan terhadap status anak dari status anak yang di lahirkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu penganti/surrogate yang telah mengandung dan melahirkannya. Akan tetapi diperlukan untuk melihat status dari ibu penganti tersebut jika ibu penganti tersebut gadis atau janda anak tersebut adalah anak di luar perkawinan. Sedangkan jika ibu penganti tersebut adalah wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari ibu penganti dengan suaminya