PENGANGKATAN ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN

Pengangkatan seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur adalah salah satu wewenang yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diatur dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Peristiwa politik yang sukses mengejutkan publik tanah air baru-baru ini mengenai Menteri Dalam Negeri mengangkat Polisi yang masih aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Penelitian ini menganalisis tentang wewenang Menteri Dalam Negeri dalam hal mengangkat seorang Pelaksana Tugas Gubernur dan untuk mengetahui Pejabat Polisi yang masih aktif dapat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Gubernur atau tidak oleh Mendagri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus memenuhi unsur-unsur syarat yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam hal Mendagri mengangkat Polisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur adalah bahwa Polisi tidak dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur