PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA BANJARNEGARA JAWA TENGAH TAHUN 2018 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan perjanjian yang suci. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang harus dijaga keutuhan dan ketahananya. Tingkat ketahanan keluarga yang rendah tentunya menjadi masalah bersama yang harus diatasi. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara, dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sebagaimana yang tertuang dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 sudah diwajibkan di beberapa provinsi, salah satunya provinsi Jawa Tengah. Kementerian Agama Banjarnegara sebagai sub-unit dari Kementerian Agama Jawa Tengah telah melaksanakan program tersebut mulai dari tahun 2017. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana tinjauan maṣlaḥah mūrsalah terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan dokumentasi, interview (wawancara), serta menggali dari sumbersumber lain seperti Peraturan Perundang-undangan. Penyajian analisis data menggunakan metode deduktif-induktif. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif normatif menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pengumpulan data yang bersifat umum yang berupa al-Qur’an, Hadits dan Perundang-undangan. Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah preskriptif, dengan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan prespektif maṣlaḥah mūrsalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara sesuai dengan apa yang tertanam dalam peraturan pemerintah mengenai yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Ditinjau dari segi maslahah mursalah, program bimbingan perkawinan itu sendiri bertujuan menjaga keutuhan keluarga yang merupakan fondasi pertama dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang baik. Ditinjau dari prespektif maṣlaḥah mūrsalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan upaya menjaga kemaslahatan bersama, yaitu mengurangi angka perceraian sehingga bimbingan perkawinan wajib untuk diikuti calon pengantin