PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA SAHAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG NO. 0790/PDT.G/2011/PA.PLG)

Dewasa ini, banyak ditemui masalah maupun kerumitan dalam pembagian warisan dikarenakan semakin kompleksnya objek yang bisa diwariskan yang selanjutnya berujung pada diajukannya gugatan antar ahli waris, khususnya perihal waris saham yang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mengakomodir peraturan yang jelas terkait dengan pewarisan saham. Hasil penelitian putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg, ditemukan hal yang menarik untuk diteliti dari putusan ini yaitu, belum adanya aturan hukum di Indonesia maupun dalam Hukum Islam yang secara konkrit atau eksplisit menyebut dan mengatur perihal kewarisan saham di Indonesia, beserta bagaimana Surat Sero (Saham) dapat diwariskan atau dibagikan kepada ahli waris sedangkan dalam pengalihan dan pemecahan saham diperlukan tinjauan dan prosedur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didalam rapat tersebut dihitung dan ditentukan berapa total aset yang dimiliki pemilik saham, yang dalam putusan ini saham yang ditinggalkan oleh Pewaris. Fokus utama skripsi ialah; Pertama, apa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. mengenai gugatan pembagian harta waris dalam bentuk saham kepada ahli waris. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg, mengenai gugatan pembagian harta waris yang dalam hal ini berupa saham kepada ahli waris dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat preskriptif analisis terhadap putusan tersebut, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan melalui penelitian kepustakaan (research library) dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, dalam perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan para penggugat dan membagi harta waris sesuai kadar masing-masing para ahli waris sesuai Hukum Islam, karena dalam usaha pendamaian para ahli waris, tidak dapat ditemukan titik damai, meskipun dalam pengambilan putusan, hakim mengesampingkan bentuk dari objek yang diwariskan (saham) dan prosedur pembagian maupun pengalihan/pemindahan saham sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas