KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)

Sejak abad ke-20 hingga abad ke-21, model penafsiran feminis berkembang pesat. Mayoritas penafsir feminis, baik lakilaki atau pun perempuan, mengkritik sentralitas laki-laki dalam melakukan penafsiran al-Qur’an, mereka menekankan argumentasi bahwa bias gender penafsir hingga kini masih didominasi pria, sebagian besar telah membentuk paradigma pemahaman al-Qur’an dan Islam secara umum. Berbeda dengan feminis sekuler, sarjana feminis Muslim tidak menolak Islam itu sendiri. Sebaliknya, mereka mengacu pada al-Qur’an dan sunah Nabi untuk mendukung klaim mereka bahwa al-Qur’an perlu ditafsirkan kembali. Penelitian ini secara khusus mencoba mengkaji dan menelusuri konsep kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana sesungguhnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, apakah pandangan-pandangan ulama masa lalu masih relevan dalam memposisikan status laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba melakukan pembacaan kontemporer terhadap konsep kesetaraan gender dalam Islam, yang secara khusus mengacu pada pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-hermeneutik. Melalui hermeneutika Syahrur, peneliti membedah secara kritis hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta dilakukan pembacaan kontemporer terhadapnya. Penelitin ini menghasilkan empat poin berikut ini; pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan tidak hanya didasarkan atas sifat komplementer atau saling melengkapi, tetapi juga dapat mengantikan perannya, misalnya ketika perempuan dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun dengan hal-hal lainnya. Kedua, viii perempuan memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki, semua bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh perempuan selama ia mampu dan dapat menjalankannya tanpa ada intervensi atau dihalangi oleh laki-laki. Ketiga, perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki di ranah pemerintahan, sekalin itu perempuan juga dapat menjadi hakim atau perumus undang-undang, dalam konteks ini peranan perempuan dan laki-laki setara. Keempat, hubungan antara lakilaki dan perempuan secara umum, bahwa perihal hubungan ini, tergantung konteks dan waktu tertentu, setiap wilayah atau negara memiliki aturan dan norma-norma yang berbeda perihal hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hukum dan aturannya dipasrahkan secara langsung pada orotitas setempat