Junalisme Warga dan Kampanye Pilkada

Kontestasi perempuan di ranah politik terus berkembang di Indonesia. Selama kurang lebih tiga kali pemilu yakni tahun 2004, 2009 dan 2014, perempuan telah mewarnai panggung politik di parlemen nasional dan menghasilkan berbagai kebijakan yang pro perempuan. Hal ini disebabkan oleh instrument afirmasi melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2012 di mana partai politik wajib melaksanakan kuota 30 persen perempuan di dalam daftar tetap calon legislatif. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kontestasi Pilkada serentak, 9 Desember 2015. Tidak ada kebijakan afirmasi yang memberi dorongan lebih luas pada perempuan untuk maju pada Pilkada. Tentu ini kemudian berdampak pada minimnya keterwakilan calon perempuan mengikuti proses pemilihan. Jumlah perempuan yang mengikuti pilkada serentak hanya sebesar 7,4% atau sebanyak 123 calon perempuan dari 1644 calon (data terakhir di website KPU per 15 Oktober 2015). Yang menarik, meski prosentasenya amat minim, akan tetapi visi misi dan program yang ditawarkan oleh para perempuan calon banyak menyasar pada isu-isu pro perempuan. Sayangnya, mereka didominasi oleh sosok elite yang berlatar belakang legeslatif baik di tingkat lokal maupun nasional, petahana dan pengusaha yang merupakan lingkaran yang dekat dengan kekuasaan. Sebanyak 28 di antaranya juga memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan