Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural oleh Bupati di dalam Wilayah Pemerintahannya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatan strutural oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pengangkatan, pemindahan maupun pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah harus disertai dengan adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Baperjakat diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 PP Jabatan Struktural. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan yang dapat dilakukan terhadap Bupati Sumba Barat Daya (SBD) yang terbukti bersalah dalam hal prosedur pemberhentian PNS dalam jabatan struktural berdasarkan putusan pengadilan nomor : 7/G/2015/PTUN.KPG. Bupati SBD menerbitkan SK Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Kabupaten SBD tanpa didasari pertimbangan Baperjakat, oleh karena itu Majelis Hakim PTUN KPG menyatakan bahwa SK yang diterbitkan oleh Bupati melanggar prosedur formal dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya SK tersebut dibatalkan oleh pengadilan, akibat pembatalan tersebut Bupati wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 119 UU PTUN. Apabila Bupati tidak melaksanakan putusan pengadilan maka Bupati dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku