Penolakan Permohonan Peningkatan Hak atas Tanah untuk Rumah Toko

Abstrak-Pada umumnya, masyarakat menginginkan agar ruko yang mereka miliki dibangun di atas tanah berstatus Hak Milik. Akan tetapi, terdapat suatu kondisi dimana masyarakat hanya dapat memiliki ruko di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Karena adanya kondisi tersebut, terdapat beberapa orang yang mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah untuk ruko yang mereka miliki. Namun sayangnya, permohonan tersebut ditolak karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, hak atas tanah yang dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik hanyalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang digunakan untuk mendirikan rumah tinggal. Mengingat bahwa penolakan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan suatu KTUN, maka Surat Keputusan tersebut harus dikeluarkan secara sah. Apabila ditinjau dari pendapat Van Der Pot dan Van Der Wel, Surat Keputusan yang berisi penolakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai KTUN yang sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu KTUN yaitu memiliki substansi dan tujuan yang sesuai dengan subtansi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang mendasari dikeluarkannya KTUN tersebut. Oleh karena itu, seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengabulkan permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang digunakan untuk mendirikan ruko. Agar dapat merealisasikan hal tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah merubah substansi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan judul dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 yang ditunjang dengan merubah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan ruko sebagai bangunan yang hanya memiliki fungsi usaha serta membentuk Undang-Undang Tentang Hak Milik