Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dimana hal tersebut diatur dan diawasi oleh pemerintah. Pelayanan publik merupakan dasar dari pemerintahan yang baik, baik bagi instansi pemerintahan, maupun perusahaan swasta. Hak untuk memperoleh pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dewasa ini, masyarakat amat memperhatikan kemandirian penyandang disabilitas, dan berusaha untuk mengangkat derajatnya di masyarakat. Untuk membantu mereka menjadi mandiri dari bantuan orang lain, pemerintah mengatur pelayanan dan fasilitas publik agar penyandang disabilitas dapat memperoleh perlakuan yang setara dengan masyarakat “normal”. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia dan Singapura sebagai dua negara Asia Tenggara yang meratifikasi United Nations Convention on the Rights of People with Disability (UNCRPD) haruslah menjadi model negara ramah disabilitas. Namun demikian, terkait hal tersebut, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, dan haruslah melakukan segala daya upaya untuk menyusul. Disinilah peranan pemerintah selaku penyelenggara dan pengawas pelayanan publik amat dibutuhkan