Skripsi dengan judul Putusan Hakim Praperadilan Yang Memerintahkan Penyidik Untuk Menetapkan Tersangka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohononan praperadilan yang diajukan oleh MAKI di mana putusan tersebut memerintahkan seseorang untuk dijadikan tersangka ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yuriprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin- dok...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan definisi Pela...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang praperadilan me...
Setiap proses penegakan hukum pidana diawali oleh penyelidikan, kemudian penyidikan, atau dilakukan ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prapenuntutan dalam UU No. 8 Ta...
Praperadilan di Indonesia pada tataran praktek dan pengaturannya sering menimbulkan banyak permasala...
Hukum dalam realitasnya dewasa ini sudah menjadi komoditas dari penegak hukum, tidak hanya diperguna...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Kejaksa...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mencari jawaban atas permasalahan diatas, ...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengadilan perikanan dal...
Pertanggungjawaban PidanaPenyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi merupakan seseorang yang mempert...
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidi...
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai ben...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Sebagai konsekuensi negara hukum, hak konstitusional setiap warga negara harus dijunjung tinggi, dan...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan definisi Pela...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang praperadilan me...
Setiap proses penegakan hukum pidana diawali oleh penyelidikan, kemudian penyidikan, atau dilakukan ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prapenuntutan dalam UU No. 8 Ta...
Praperadilan di Indonesia pada tataran praktek dan pengaturannya sering menimbulkan banyak permasala...
Hukum dalam realitasnya dewasa ini sudah menjadi komoditas dari penegak hukum, tidak hanya diperguna...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Kejaksa...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mencari jawaban atas permasalahan diatas, ...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengadilan perikanan dal...
Pertanggungjawaban PidanaPenyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi merupakan seseorang yang mempert...
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidi...
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai ben...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Sebagai konsekuensi negara hukum, hak konstitusional setiap warga negara harus dijunjung tinggi, dan...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan definisi Pela...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang praperadilan me...
Setiap proses penegakan hukum pidana diawali oleh penyelidikan, kemudian penyidikan, atau dilakukan ...