Penyadapan,OTT dan Due Process of Law

PUBLIK telah menyaksikan detik-detik Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menjadi undang-undang (UU) pada 17 Oktober kemarin. Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 menjadi landasan hukum perubahan otomatis RUU KPK menjadi UU. Pelan tapi pasti, semua gambaran KPK di masa lalu dalam melakukan penyadapan tinggal sebuah kenangan yang tak terlupakan. Penyadapan tidak lagi menjadi jurus ampuh KPK dalam menguak tindak pidana korupsi secara efektif, khususnya suap. Amanat perubahan kedua UU KPK itu menekankan pakem acara yang panjang dan formal, berbalik total dari UU KPK sebelumnya