Penulisan tesis ini berjudul Perolehan Hak Milik atas tanah oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Agraria. Hukum tanah belum mengatur mengenai penataan penguasaan atau pemilikan tanah oloran secara jelas,yang ditetapkan baru prinsipnya saja yaitu bahwa tanah oloran adalah Tanah Negara yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1293. Pendekatan masalah yang penulis ambil dalam penulisan ini yaitu pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute Approach), pendekatan konsep(Conseptual Approach) dan Studi kasus(Case Study). Cara Perolehan Hak Milik atas tanah Oloran dilakukan dengan permohonan hak atas tanah, hal ini disebabkan karena tanah oloran adalah tanah negara,namun bagi warga masyarakat yang menga...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pertama, penerapan dan pengaturan Izin Pemakaian Tanah ya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas...
Dua prinsip yang saling bertentangan tentang hukum tanah yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-U...
Benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Repub...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Di Kabupaten Sorong masih sering dijumpai adanya perselisihan dalam pelaksanaan peralihan hak milik ...
Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, sampai saat ini masih terdapat beberapa hal yang diatur oleh ...
Ketentuan Gereja Masehi Injili di Halmahera tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah bagi pe...
Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan raky...
Salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu dalam rangka untuk memberikan kepastia...
Ketentuan Gereja Masehi Injili di Halmahera tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah bagi pe...
Pemasalahan utama terkait dengan perubahan kepemilikan atas sebidang tanah dengan status hak yang be...
Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi peraturan perundangan t...
Surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara muncul dalam kehidupan masyarakat di ...
Surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara muncul dalam kehidupan masyarakat di ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pertama, penerapan dan pengaturan Izin Pemakaian Tanah ya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas...
Dua prinsip yang saling bertentangan tentang hukum tanah yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-U...
Benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Repub...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Di Kabupaten Sorong masih sering dijumpai adanya perselisihan dalam pelaksanaan peralihan hak milik ...
Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, sampai saat ini masih terdapat beberapa hal yang diatur oleh ...
Ketentuan Gereja Masehi Injili di Halmahera tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah bagi pe...
Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan raky...
Salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu dalam rangka untuk memberikan kepastia...
Ketentuan Gereja Masehi Injili di Halmahera tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah bagi pe...
Pemasalahan utama terkait dengan perubahan kepemilikan atas sebidang tanah dengan status hak yang be...
Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi peraturan perundangan t...
Surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara muncul dalam kehidupan masyarakat di ...
Surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara muncul dalam kehidupan masyarakat di ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pertama, penerapan dan pengaturan Izin Pemakaian Tanah ya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas...
Dua prinsip yang saling bertentangan tentang hukum tanah yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-U...