Analisis hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Tanpa Sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”. Penelitian ini terfokus pada dua pembahasan, yaitu praktik jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di RW 10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Lebih lanjut teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini juga digunakan metode induktif untuk mendapatkan kesimpulan akhir, yaitu dari kasus yang bersifat khusus yaitu jual-beli tanah tanpa sertifikat di RW 10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya lalu dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu bai‘ dan ihyā’ al-mawāt. Setelah kasus tersebut dianalisis menggunakan kedua teori tersebut, maka akan didapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh warga bukanlah milik asli dari mereka yaitu milik sebuah perusahaan di Jakarta menurut pernyataan pihak Kelurahan Simomulyo Baru dan milik seseorang yang telah meninggal menurut beberapa warga. Jual-beli tanah yang berlokasi di RW 10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya tidak disertai dengan bukti otentik dari pihak penjual, baik berupa kwitansi, akta jual-beli ataupun sertifikat hak milik atas tanah. Bahkan tak jarang warga yang melakukan transaksi tersebut atas dasar kepercayaan saja. Berdasarkan fakta tersebut, jual-beli tanah tanpa sertifikat di RW 10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya menurut akad bai‘ tidak memenuhi syarat obyek akad (ma’qud ‘alaih) yaitu tanah yang diperjualbelikan bukan milik asli dari penjual dan penjual juga tidak meminta izin pada pemilik aslinya dengan tidak mencari tahu identitas pemilik asli tersebut, serta kemanfaatan dari jual-beli tanah tersebut hanyalah sementara karena tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah yang menandakan bahwa tidak ada peralihan obyek jual-beli tanah, yang menyebabkan tidak adanya kemanfaatan jangka panjang sehingga berdampak merugikan pembeli di kemudian hari. Sedangkan jika dianalisis menurut ihya’ al-mawāt, tidak memenuhi salah satu syarat yaitu tidak adanya izin dari pemilik asli tanah tersebut sehingga kepemilikan tanah tetap tidak bisa beralih kepada penjual dalam hal ini pemilik pertama yang berlanjut pada pemilik selanjutnya. Sehingga pihak penjual sebenarnya tidak boleh melakukan transaksi jual-beli tanah yang bukan menjadi kepunyaannya. Sejalan dengan kesimpulan, maka diharapkan peran dari aparat desa harus lebih maksimal dengan pemberian edukasi terkait jual-beli tanah tanpa sertifikat tersebut sehingga pihak pembeli dan penjual mengetahui gambaran bagaimana sisi negatif dari adanya transaksi tersebut. Sehingga nantinya terdapat pertimbangan matang bagi pihak pembeli untuk membeli tanah tanpa sertifikat