Kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo perspektif Maqasid Al Shariah Jasser Auda

Fenomena kepemimpinan bupati perempuan di Probolinggo dalam perspektif sistem maqasid al-shari‘ah Jasser Auda memiliki distingsi kajian dari aspek karakteristik, peran dan kontribusinya. Bupati perempuan di Probolinggo terjadi di lingkungan penganut Islam konservatif, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan dan memiliki capaian-capaian dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Penelitian tentang gender, selama ini, terjebak pada aspek-aspek normatif, sehingga penelitian dengan perspektif sistem maqasid al-shari‘ah Jasser Auda penting dilakukan. Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana karakteristik kepemimpinan Bupati perempuan Probolinggo perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda bagi terwujudnya al-hurriyah? (2) Bagaimana peran kepemimpinan Bupati perempuan dalam mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda bagi terwujudnya al-musawah? (3) Bagaimana kontribusi program kepemimpinan Bupati perempuan Probolinggo perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda bagi terwujudnya al-‘adalah? Tiga rumusan masalah di atas dianalisa dengan teori sistem maqasid al-shari‘ah Auda meliputi enam fitur yaitu cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality dan purposefullness. Selain itu, peneliti menggunakan teori peran kepemimpinan. Peneliti menemukan teori tentang konsep maqasid al-imamiyah yang berarti relevansi yang saling menguatkan antara maqasid al-shari‘ah dan kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo. Maqasid imamiyah, yaitu realisasi maqasid al-shari‘ah melalui kepemimpinan yang berkarakter maqasidi, berperan sebagai imamiyah dan berkonstribusi pada jalb al-masalih. Prinsip maqasid al-imamiyah mencakup tiga unsur penting yang menjadi indikator jalb al-masalih al-shari‘ah, yakni al-‘adalah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan) dan al-musawa (kesetaraan). Sedangkan outcomes dari maqasid al-imamiyah adalah al-hifz yang mencakup prevensi, proteksi, dan advokasi. Peneliti menemukan kaidah al-maqasid bi al-imamah muhaqqah wa al-imamah bi al-maqasid munazzamah. Maqasid al-imamiyah berimplikasi terhadap kajian tentang perempuan dan konsep maqasid shari‘ah Jasser Auda, yaitu dari perspektif legal formalistik kepada kebertujuan kapabilitas perempuan, tidak kepada manfaatnya. Semestinya, hukum tidak hanya berorientasi pada tujuannya, akan tetapi pada kemanfaatan dari suatu hukum dan kebijakan. Dalam hal pemerintahan, capaian-capaian kepemimpinan tidak hanya diukur dari outputnya, namun outcomes, yaitu berupa kesejahteraan rakyat. Peneliti menemukan kaidah al-hukm bi atharih (hukum berporos pada kebermanfaatan)