HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DALAM MENGELOLA DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN POVINSI SUMATERA SELATAN)

Pelaksanaan urusan kepemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas kepemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilkan dalam pemerintahan. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut tergabung dalam aparatur desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalamhal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (filed research), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam upaya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. Kemudian dianalisa menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut, yaitu perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunnjukkan Kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa cukup sinkron dan terjalin dengan baik. namun di sisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pasir. Kesesuaian kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif siyasah dusturiyah sesuai dengan prinsip negara dan Pemerintahan Islam terdapat prinsip kekuasaan sebagai amanah, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa prinsip kekuasaan sebagai amanah sangat dibutuhkan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan Islam disebut juga dengan al-Khilafah yang artinya suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, yang kepala negaranya disebut Khalifa