RELASI KUASA PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENENTUKAN PERDA SYARIAH DI TASIKMALAYA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Sejak disahkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Muncul banyak sekali peraturan daerah bernuansa syari‟at Islam sebagai wujud aktualisasi ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di suatu daerah. Salah satunya di Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu perda bernuansa syari’at di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana Relasi kuasa partai Politik Islam dalam membentuk Peraturan Daerah ini berdasarkan prespektif Fiqh Siyasah dengan metode maqashid syari’ah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan hal yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya Relasi Kuasa Partai Politik islam dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan dalam kursi di DPRD di Kota Tasikmalaya mayoritas oleh Partai Politik Islam. Dalam kandungan Peraturan Daerah tersebut pasal-pasal nya yang didalamnya berorientasikan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan