KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH

Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Sebuah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Akan tetapi, penyelenggaraan judicial review yang dilakukan di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik hukum. Salah satu penyebabnya adalah pemisahan kewenangan pengujian peraturan yang dilakukan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Adanya dua lembaga kekuasaan kehakiman yakni MK dan MA yang diberi kewenangan untuk melakukan judicial review, sekalipun objek pengujian tersebut dibedakan, jelas menimbulkan dualisme kelembagaan fungsi judicial review. Dari masalah tersebut bagaimana pandangan Siyasah Tasyri’iyyah terhadap dualisme kewenangan judicial review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Dan apa relevansi dari gagasan pengaturan judicial review dalam satu atap? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data yang digunakan (Library reseach) yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan konsep Siyāsah Tasyrī„iyyah. Sumber sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder, meliputi ketentaun pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 kemudian pelaksanaan oleh MK di tindak lanjuti melalui PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan oleh MA di tindak lanjuti melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2011. Hasil dari penelitian tentang kewenangan judicial review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah. Pertama, secara konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di tangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawalan hierarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakan konstitusi. Kedua, secara operasional pelaksanaan judicial review iii antara MA dan MK akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang ditangani. Ketiga, jika dilihat salah satu prinsip Siyāsah Tasyrī„iyyah yaitu kemaslahatan manusia, idealnya kedua lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur secara tegas agar tidak saling bersinggungan. Sehingga gagasan judicial review dalam satu atap menjadi relevan untuk di lakukan. Menimbang belum terpenuhinya asas keadilan