AKTOR NON NEGARA DALAM FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: KONTESTASI DAN KOLABORASI

Kondisi negara yang lemah pasca Orde Baru diduga melatarbelakangi aktor non-negara hadir menggantikan peran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan filantropi Islam. Fauzia menyebutkan bahwa ketika negara dalam keadaan yang lemah maka lembaga filantropi akan cenderung menguat. Sebaliknya ketika negara kuat, lembaga filantropi akan cenderung melemah, namun masih tetap melakukan gerakan. Oleh karena itu, aktor non-negara sering disebut sebagai pengganti peran negara(subtitutionary). Pasca reformasi, lembaga filantropi berbasis keagamaan (Faith Based Organiations/FBOs) muncul semakin masif di Indonesia. Namun, setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga filantropi Islam non-negara berfragmentasi kedalam dua sisi, yaitu berkolaborasi atau berkontestasi terhadap negara. Tesis ini bertujuan untuk mengungkap motif-motif lembaga filantropi non-negara dalam memahami kedua kececenderungan tersebut, terutama terhadap kebijakan negara melalui UU No 23 tahun 2011. Tesis ini menggunakan data hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan kurang lebih selama enam bulan (Februari-Juli 2019) melalui observasi dan wawancara kepada kepala atau manajer lembaga filantropi Islam non-negara di Yogyakarta. Objek kajian yang diangkat adalah PPPA-Daqu, DT-Peduli, PKPU-HI, BMT Tamzis, BMT Beringharjo, dan BMT BIF. Tesis ini menunjukan bahwa aktor non-negara yang tampil dalam publik mengisi kekosongan negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam posisi ini, aktor non negara dan negara saling memiliki peran yang kuat, dan menginginkan yang lain berada dibawahnya. Lembaga filantropi Islam non-negara cenderung berkolaborasi dengan negara terutama dalam isu kesejahteraan sosial (social welfare), dan berkontestasi terutama pasca terbitnya UU N 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tesis ini berkontribusi dalam diskusi di kalangan akademis tentang aktor non-negara dan filantropi Islam. Studi ini berargumentasi bahwa aktor non-negara merupakan aktor penting untuk membantu negara mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama melalui gerakan filantropi Islam. Selain itu, munculnya aktor non negera yang berfragmentasi dalam kolaborasi atau kontestasi dapat dipahami sebagai perubahan baru antara hubungan sipil dan negara, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat dalam isu kesejahteraan sosial (social welfare) di Indonesia