TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG– UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah. Pada lingkup pemerintahan, kebijakan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, seperti salah satu kebijakan yang menarik dikaji yaitu kebijkan tentang UU ITE, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan hoaks. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan aturan cyber space pertama yang ada di Indonesia, sebelum itu belum ada peraturan yang secara khusus mengatur bagaimana seharusnya berinteraksi di media sosial. Skripsi berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan penelitian pustaka (liberary research) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, undang-undang dan behan-bahan bacaan yang bersumber dari internet. Hasil penelitian ini, Hukum Islam secara sosiologis mempunyai kekuatan untuk mengatur dan mengontrol masyarakatnya, yaitu masyarakat Islam, namun secara hukum, ketika ada pelanggaran atau kejadian yang berhubungan dengan konten hoaks, Hukum Islam sendiri tak punya kekuatan hukum yang kuat untuk menindak kejadian tersebut, Hukum Islam hanya berfungsi sebagai moral control saja untuk kelompok Islam sendir