MENGOPTIMALKAN PERAN PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI MITRA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA

Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan yang cukup signifikan hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menata struktur maupun sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa.Hal ini ditandai dengan Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ,yang kemudian dicabut oleh Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, kemudian undang-undang ini digantikan lagi dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014.Perubahan-perubahan ini terjadi dalam rangka mengikuti dinamika hukum dan peran pemerintah dalam melayani masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menyahuti kebutuhan tentang aturan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dimana dalam undang-undang ini telah diatur mengenai perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) baik struktur kelembagaannya, mekanisme pengisian personil organisasi perangkatnya ,,fungsi ,dan Tanggung jawabnya dalam mengemban tugas untuk membantu Kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan desa. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum mengoptimalkan peran perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Perangkat desa se kecamatan Simpang empat dengan tatap muka dan Tanya –jawab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi mereka tentang fungsi dan kedudukan perangkat desa dan BPD serta perannya dalam membantu kepala desa dalm menjalankan pemerintahan desa. Kata Kunci : Peran Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Des