Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.mekanisme Penegakan Hukum administrasi akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. 2. Untuk mengetahui dan menganalis menganalisis Upaya Penanggulangan akibat Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Penegakan Hukum Adminsitrasi akibat pembakaran hutan dan lahan, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan pengawasan terhadap penegakan hukum administrasi akibat pembakaran hutan dan lahan oleh badan hukum perdata tersebut diterapkan di Kabupaten Muaro Jambi.Di dalam Undang-Undang Kehutanan telah diatur tentang larangan membakar hutan seperti yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU-PPLH menyatakan, Setiap orang dilarang: “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dari Penelitian ini di harapkan pelanggaran yang dilakukan pemegang izin usaha dibidang Perkebunan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi patut dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi administrasi merupakan salah satu instrumen hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali kita melihat sulitnya menerapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin Perkebunan karena masalah pembuktian.Apabila penerapan sanksi administrasi tidak diterapkan, maka kerusakan terhadap lingkungan akan semakin meluas dan masalah pembakaran lahan tidak akan kunjung selesai. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di tuntut untuk mengusut kasus pembakaran lahan secara serius dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku