Secara sosiologis Satpol PP dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, Satpol PP dan masyarakat merupakan rangkaian stake holder yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan mampu memberikan citra yang baik.Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satpol PP dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus paham pula akan batasan batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut
Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parp...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPo...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPo...
Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dian...
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah i) kedudukan peraturan daerah (Perda) sebagai pr...
Pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan tugasnya menegakan Peraturan Daerah (Perda) dibantu ...
Tujuan sari penelitian ini mengetahui bagaimana perhitungan, pelaksanaan, penyetoran, dan pelaporan ...
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Ini berarti ketika zaman terus berub...
ABSTRAK Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana batas kewenangan penegakan ...
Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai Penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi ...
Rendahnya kesadaran pegawai pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban dalam kinerjanya membuat m...
Fenomena dalarn pembongkaran pada PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata...
Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23...
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu...
Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parp...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPo...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPo...
Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dian...
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah i) kedudukan peraturan daerah (Perda) sebagai pr...
Pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan tugasnya menegakan Peraturan Daerah (Perda) dibantu ...
Tujuan sari penelitian ini mengetahui bagaimana perhitungan, pelaksanaan, penyetoran, dan pelaporan ...
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Ini berarti ketika zaman terus berub...
ABSTRAK Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana batas kewenangan penegakan ...
Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai Penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi ...
Rendahnya kesadaran pegawai pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban dalam kinerjanya membuat m...
Fenomena dalarn pembongkaran pada PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata...
Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23...
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu...
Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parp...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPo...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPo...