TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN MANUAL DAN KARTU GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA IMPOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Jo PERMENDAG NO. 19/M-DAG/PER/5/2009

Pelaku usaha harus memiliki strategi dalam mengembangkan perdagangannya. Strategi yang tidak bertanggung jawab kerap digunakan dan berujung merugikan konsumen, salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang tidak mencantumkan manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia pada produk telematika dan elektronika impor yang diperdagangkannya. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia pada produk impor dikaitkan dengan UUPK dan Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009, bentuk-bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen serta peranan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani peredaran produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/ garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait hukum perlindungan konsumen, literatur, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder sebagai penunjang dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama, tanggung jawab pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman buku manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang konsumen atau penggantian produk dengan produk yang sejenis. Kedua, bentuk-bentuk kerugian yang diderita konsumen terkait tidak dicantumkannya buku manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia yakni kerugian material dan immateril. Ketiga, peranan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani peredaran produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia di pasaran yaitu melakukan pengawasan secara berkala dan khusus, memberikan pendidikan kepada konsumen dan pembinaan pelaku usaha, menarik produk tersebut dari peredaran dan mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pelaku usaha. Kata Kunci: TanggungJawab, Pelaku Usaha, Garansi