PERAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Asep Hermawan (2019). Peran Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran satuan polisi pamong praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah No 04 tahun 2011 tentang pentaan dan pembinaan pedagang kaki lima. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualititaif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung. Sumber data penelitian ini adalah Satpol PP Kota Bandung serta PKL Cicadas Kota Bandung. Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Bandung, 2) Apa kendala yang di alami Satpol pp dalam penataan PKL di Kota Bandung, 3) Upaya-Upaya apakah yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Bandung, 4) Kepatuhan PKL terhadap peraturan daerah No 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket,observasi, dokumen dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, display data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan untuk memperoleh keabsahan data dengan check, dan cross-check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Satpol PP Kota Bandung dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban. Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan pemerintah kota maupun berbagai instansi yang tergabung dalam sebuah Tim Khusus untuk menangani masalah pedagang kaki lima yang dikenal dengan Tim Satgasus PKL. Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lim