PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CARDING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kendati kegiatan cyber bersifat virtual tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata, karena cyber crime merupakan jenis kejahatan akibat kecanggihan teknologi komputer dan internet. Sehingga cyber crime merupakan suatu bentuk illegal akses yang paling complicated saat ini. Di Indonesia sendiri yang sedang marak terjadi adalah kejahatan terhadap kartu kredit (carding). Carding adalah tindakan melawan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku dengan mengambil data pribadi orang lain yang menggunakan kartu kredit dan digunakan untuk kepentingan pelaku. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, bagaimana jaksa penuntut umum membuktikan perkara carding di muka pengadilan? Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penyelesaian perkara carding dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? dan bagaimana solusi penyelesaian terhadap perkara carding dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunnakan rumus matematika. Berdasarkan analisis pembuktian dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa, pembuktian perkara carding oleh jaksa penuntut umum tidak jauh berbeda dengan pembuktian perkara pidana lainnya, alat bukti yang digunakan mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan pembuktian juga melibatkan data elektronik (elektronic record). Adapun kendala yang dihadapi yaitu, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mengungkap cyber crime, sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat dalam perkara carding dan solusi yang dapat dilakukan untuk penyelesaian perkara carding adalah peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang, meningkatkan kinerja dan evaluasi terhadap perkara carding. Kata Kunci : Cybercrime, Carding, Ilegal Akses