UPAYA PENGEMBALIAN DANA INVESTOR MELALUI SITA UMUM PADA KEPAILITAN PANDAWA MANDIRI GROUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Jasa Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu usaha yang menguntungkan, walaupun peminat dari koperasi terbilang kurang namun usaha seperti ini sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Namun usaha Koperasi Simpan Pinjam seperti ini tidaklah selalu berjalan mulus, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group merupakan salah satu koperasi yang memiliki permasalahan. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group terjadi dikarenakan menghimpun dana dari masyarakat yang tidak terdapat dalam izin koperasinya sehingga pemilik dari koperasi tersebut dituntut oleh jaksa dalam perkara pidana. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilaporkan para krediturnya dikarekan wanprestasi. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group memiliki dua kasus hukum yang berbeda rana hukum. Hal tersebut menimbullkan suatu permasalahan pada para investor. Permasalahan yang timbul karenanya ialah kedudukan para investor dimata hukum, perlindungan hukum yang diperoleh oleh investor, dan juga upaya pengembalian dana oleh investor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analatis yaitu denga cara meganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta penalaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan perundangundangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan penulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan kreditur Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri group berdasarkan prinsip paritas creditorum hukum perdata berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang memiliki kekuatan lemah dalam penuntutan asetnya. Meskipun perlindungan hukum untuk kreditur telah diberikan kepada kreditur dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata kreditur konkuren membutuhkan jasa kurator agar dapat kembali memiliki dana yang telah diinvestasikan. Sehingga akhirnya kurator harus menupuh jalur hukum dan menggugat kejaksaan untuk memperjuangkan hak-hak dari pada kreditur dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang dinyatakan telah pailit oleh Pengadilan Niaga. Kata kunci: Kepailitan, Koperasi, Pandawa Mandiri Grou