PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Keterangan palsu yang disampaikan para pihak terkadang tidak diketahui oleh Notaris, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta otentik. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, notaris membuat akta palsu sehingga merugikan pihak lain. Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah nya adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang lalai membuat akta berdasarkan keterangan palsu? Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu? Bagaimana pertanggung jawaban profesi bagi notaris yang membuat akta otentik berdasarkan keterangan palsu? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dengan alat analisis yang digunakan dapat berupa silogisme hukum, interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Pertanggung jawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Kode Etik Notaris mengatur Notaris secara Internal sedangkan UUJN mengatur secara eksternal. Notaris dapat diberikan pertanggung jawaban profesi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Keyword : Pertanggung Jawaban Pidana, Notaris, Keterangan Palsu